MENGHADIRI RAPAT KERJA 5 PENGUATAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) PROVINSI BALI

MENGHADIRI RAPAT KERJA 5 PENGUATAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) PROVINSI BALI

MENGHADIRI RAPAT KERJA 5 PENGUATAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) PROVINSI BALI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Bali (BaRI) Dr. I Ketut Raka Atmaja, SE, MMA menghadiri agenda kegiatan Rapat Kerja 5 Penguatan Forum PKP Provinsi Bali (Senin, 7/12/2020 s/d Selasa, 8 Desember 2020) yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, bertempat di Grand Mega Resort & Spa, Jl. By Pass Ngurah Rai No.234, Simpang Siur, Kuta-Bali.

Bapak Ir. I Ketut Artika selaku Ketua Forum PKP Provinsi Bali memberikan sambutan dan membuka agenda Rapat Kerja 5 yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Perumahan Permukiman SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, Anggota Pokja PKP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kalangan Akedemisi yang diwakili oleh masing masing Kaprodi,  Ikatan Ahli Bidang Perumahan serta Pihak Bank Penyalur se-Bali.

Pelaksanaan Rapat Kerja kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran indikasi permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bali, antara lain:

  1. Belum maksimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP pada tahap perencanaan,  pelaksanaan, dan pemanfaatan;
  2. Belum utuhnya pengaturan dan kebijakan untuk  memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP;
  3. Belum seragamnya struktur, tugas, dan fungsi Pokja  PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan PKP di  tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan pusat;
  4. Belum terwujudnya kolaborasi antar stakeholder  dalam memperkuat kelembagaan di seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi, pusat; dan
  5. Berbagai permasalahan khususnya perumahan yang harus dirumuskan solusinya dalam perencanaan pembangunan daerah diantaranya keterbatasan dan alih fungsi lahan, keterbatasan basis data perumahan, ketersediaan air minum yang baik, kualitas sanitasi lingkungan yang masih rendah dan belum optimalnya peran masyarakat dalam perencanaan serta didukung oleh pengalokasian anggaran yang bijak sesuai dengan target dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan Rapat Kerja 5, diantaranya tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2021-2025, Rencana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021-2025, Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Propinsi Bali 2020-2024 dalam Program KOTAKU, Dukungan Lembaga Keuangan Bank dalam Pembiayaan KPR Bersubsidi bagi Masyarakat, Budaya Bermukim dan Kebutuhan Pembangunan Rumah Susun Budaya Bali serta Kebutuhan dan Penyediaan Pembangunan Perumahan Provinsi Bali.

Sebagai penutup, Agenda Rapat Kerja 5 ini diisi dengan penyampaian kesimpulan hasil diskusi Penguatan Forum PKP Provinsi Bali oleh Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bali.

Leave a Reply