KEIKUTSERTAAN BaRI DALAM TIM TERPADU PENGGULANGAN COVID 19 PROVINSI BALI

KEIKUTSERTAAN BaRI DALAM TIM TERPADU PENGGULANGAN COVID 19 PROVINSI BALI

Badan Riset dan inovasi Daerah mengirimkan perwakilannya dalam Tim Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Bali atas nama I Wayan Andika Pratama dan Made Kusuma Wardana.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Sebagai upaya preventif peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan Covid-19, Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali mengajak peran serta aktif seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali turut serta melakukan optimalisasi pencegahan Covid-19 dengan mengirimkan perwakilannya untuk ikut tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mengirimkan perwakilannya atas nama I Wayan Andika Pratama dan Made Kusuma Wardana. Sesuai Surat Penugasan dari BKD Provinsi Bali tertanggal 18 Juni 2020, perwakilan BaRI akan bergabung dengan perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk melaksanakan tugasnya mulai tanggal 19 Juni sd 17 Juli 2020 bertempat di Posko Covid-19 Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Sebagai tindaklanjutnya dan sesuai Protokol Kesehatan yang ditetapkan, sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota  Tim Terpadu Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali akan menjalani tes swab terlebih dahulu serta pembekalan dari Instansi terkait. Selanjutnya Tim Terpadu akan bertugas membantu entry data dan pelaporan secara berkala perkembangan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) di Jakarta.

Read More
MENGIKUTI WEBINAR SESI 3 BPP KEMENDAGRI TENTANG KESIAPAN PELAKSANAAN PILKADA 2020

MENGIKUTI WEBINAR SESI 3 BPP KEMENDAGRI TENTANG KESIAPAN PELAKSANAAN PILKADA 2020

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melanjutkan agenda Seminar berbasis virtual (Webinar) dengan tema “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020” (Rabu,10/06/2020

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melanjutkan agenda Seminar berbasis virtual (Webinar) dengan tema “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020” (Rabu,10/06/2020). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari webinar yg telah diagendakan secara berkala dalam empat kali kegiatan. Webinar kali ini dipandu oleh moderator Dr. Kastorius Sinaga selaku Staf Khusus Bidang Politik dan Media Masa Mendagri, dan menghadirkan Narasumber yaitu Dr. Agus Fatoni selaku Kepala BPP Kemendagri, Dr. Mochamad Ardian selaku Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Budi Sudarmadi selaku Direktur Fasilitasi KDH dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM, Pramono Ubaid Tanthowi selaku Komisioner KPU, Airin Rachmi Diany selaku Bupati Tanggerang Selatan, Rosjonsyah selaku Bupati Lebong, dan diikuti kurang lebih 846 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah, BPKAD, Bagian Pemerintahan, KPU, Bawaslu dan Perangkat Daerah terkait se-Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BaRI) Provinsi Bali pada kesempatan ini hadir mengikuti serangkaian agenda webinar diwakili oleh Sekretaris BaRI.

Agenda diawali moderator dengan memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para narasumber dan kepada seluruh peserta dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait se-Indonesia, serta dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing Narasumber. Dalam pembahasannya, moderator menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan oleh 270 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Waktu pelaksanaan Pilkada serentak semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 akan ditunda pada tanggal 9 Desember 2020.

Terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19, para peserta antusias memberikan pendapat pro dan kontra dengan mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan dari aspek pelaksanaan penyelenggara Pilkada, yaitu Pemerintah, Komisioner dan Pengawas Pemilu. Penyelenggaraan Pilkada diharapkan akan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan sosial masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak berdampak masif menimbulkan gelombang kedua. Potensi itu berpeluang mengingat sikap permisif masyarakat yang kurang  mengindahkan protokol kesehatan dengan berduyun-duyun datang ke TPS, berkerumun, dan euphoria yang berlebihan dalam mangapresiasi kegiatan pemilu dengan pesta demokrasi.

Read More